Wednesday, January 23, 2019

KOPERASI MENUJU PERUBAHAN

KOPERASI MENUJU PERUBAHAN
Opini : Aldy Wirawan, H.C


Banyak yang gelisah kenapa dari dulu jenis usaha koperasi, kalau tidak simpan pinjam ya konsumsi. Belum pernah tersiar ada bisnis kafé, hotel, bengkel, atau kedai kopi yang asyik untuk kumpul yang dikelola secara koperasi. Bahkan penjual pecel lele, nasi goreng, atau angkringan pinggir jalan juga tidak pakai konsep koperasi.

Di Indonesia koperasi itu kadang lebih mirip ormas dibanding sebuah perusahaan. Usaha milik orang  banyak dengan pengurus yang sudah tua dan ringkih. Kebanyakan dikelola sambilan (samben), karena pekerjaan utamanya adalah karyawan atau pegawai negeri. Sehingga secara kapasitas bisnis tetap berjalan, anggotanya banyak tapi tidak sejahtera, kecuali pengurusnya.

Usia gerakan koperasi di negera ini sudah lebih dari setengah abad, bahkan lebih dua kali lipat dari usia saya, tapi tidak ada perubahan yang berarti. Tidak ada semacam refleksi, belajar pada kekeliruan praktik di masa silam. Langgam koperasi dari dulu nadanya tetap sama. Misal, membangun usaha kolektif untuk kesejahteraan bersama. Tapi faktanya apakah begitu? Tidak.

Koperasi dianggap cocok karena ia selaras dengan budaya gotong royong yang sudah ada di masyarakat. Modalitas sosial, dalam bentuk gotong royong, bisa dikonversi menjadi modalitas ekonomi, kira-kira begitulah asumsinya. Jadi, bayangkan orang sekampung gotong royong membangun bisnis. Mengumpulkan modal, menggunakan layanan lalu akhirnya sejahtera bersama. Terdengar mulia sekali bukan? Tapi praktiknya tidak seindah rencana.

Karena pada praktiknya, budaya kerjasama atau gotong royong tidak cocok digunakan sebagai modalitas bisnis. Alasan orang mau membantu tetangga menanam padi, membangun masjid atau jalan di desa, itu karena ingin membantu saja. Ikhlas, tanpa pertimbangan untung atau rugi. Mungkin alasan lainnya, bisa juga karena takut kena sanksi sosial jika mangkir kerja bakti.

Sementara koperasi adalah bisnis, bukan lembaga sosial. Membangunnya tidak bisa dengan motif tidak enakan, karena ikut-ikutan atau tanpa pamrih. Seharusnya masuk koperasi tidak mengharap apa-apa kecuali rida Tuhan, namun sayangnya, justru itulah potret alasan orang berkoperasi hari ini. Menjadi anggota koperasi bukan karena paham apa maksud koperasi, tapi karena diajak pengurus yang juga tetangganya. Gak enak kalau gak ikut.

Selain itu, koperasi sering dipahami sebagai kumpulan orang yang memiliki usaha bersama. Kumpulan itu artinya banyak orang, ada massa disana. Jadi bisnis koperasi dibangun dari paham kerumunan semacam, jenis usaha apa yang sekiranya cocok untuk orang banyak. Sehingga yang muncul jenis usahanya kalau tidak  konsumsi ya simpan pinjam.

Bisnis dealer mobil, salon kecantikan, bengkel atau bahkan start-up tidak akan bisa muncul dengan paham koperasi semacam itu. Maka wajar jika koperasi dari dulu bisnisnya tidak berkembang banyak. Salah satu karakter masyarakat Indonesia, selain gotong royong adalah musyawarah. Kita punya pijakan budaya yang kuat untuk yang satu ini, sama seperti gotong royong. Setiap daerah punya budaya ini dengan nama yang berbeda, semisal rembug atau karapatan nagari. Dan ini adalah modalitas sosial yang cocok untuk bisnis, sebagai mekanisme tata kelola.

Koperasi sebagai perusahan yang dikelola secara demokratis, relevan dengan budaya musyawarah yang sudah ada di masyarakat. Sehingga bagaimana proses produksi dilakukan, seperti apa mekanisme pembagian upah, dan kemana perusahaan akan di arahkan dilakukan dengan cara musyawarah, atau dalam bahasa modern, melalui mekanisme demokrasi. Namun sayangnya, budaya musyawarah ini yang kerap diabaikan, tidak dilihat sebagai modalitas sosial yang penting. 

Di Bali, 79 koperasi dibekukan karena tidak menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), yang notabene-nya adalah forum musyawarah tertinggi di koperasi. Selain di Bali, tentunya masih banyak lagi koperasi di daerah lainnya yang dibekukan akibat tidak menyelenggarakan RAT.
Definisi koperasi yang tepat, menurut saya, bukan kumpulan orang yang memiliki usaha, tapi perusahaan yang dikelola secara demokratis yang dikendalikan dan dimiliki bersama. Untuk membuat perusahaan yang demokratis tidak harus mengajak orang satu kampung, berdua saja seharusnya sudah cukup. Jumlah keanggotan bisa bertambah seiring pertumbuhan bisnis. Sehingga jika ingin membuka dealer mobil, bisnis café, salon kecantikan, bahkan membuat warung pecel lele di pinggir jalan sangat memungkinkan. 

Di Amerika Serikat, mereka yang jengah dengan bisnis konvesional mendirikan bisnis yang dikelola secara demokratis. Mereka menamakannya worker cooperative (koperasi pekerja). Tapi bukan koperasi karyawan, melainkan Koperasi Pekerja adalah perusahaan dimana orang mendapat penghasilan di perusahan yang ia miliki sendiri. Jadi ia berperan sebagai pekerja sekaligus pemilik.

Salah satu contohnya adalah Up and Go, start-up yang bergerak di bidang home care  di New York. Perusahaan itu dimiliki dan dikelola secara demokratis oleh para pekerjanya. Ada juga Stocksy, start –up yang mirip seperti shutterstock.com, flatform jual beli foto dan video di Internet. Bedanya flatfrom ini dikelola secara demokratis oleh para fotografer yang menjadi anggotanya. Selain mendapat fee dari hasil penjualan, para seniman foto juga mendapatkan dividen dari flatformnya.

Lalu mengapa di Indonesia tidak ada jenis bisnis koperasi semacam Up and Go dan Stoksy? Apakah orang Indonesia tidak secerdas orang Amerika? Oh, tidak. Nadiem Makariem adalah orang Pekalongan. Ahmad Zacky juga bukan orang Amerika. Soal jenis bisnis koperasi dari selalu simpan pinjam dan konsumsi adalah akibat dari sistem. Sistemlah yang membuat wajah gerakan koperasi tetap seperti hari ini, dan tidak pernah diperiksa ulang. Seperti kata Socrates, “hidup yang tak pernah diperiksa tak layak dijalani”. Begitu juga dengan sebuah gerakan, jika tak pernah diperiksa, ia tak layak diikuti. (Terbit : TangselPos, 23 Januari 2019)
Capture : Terbitan Koran TangselPos


Writer :
Aldy Wirawan, H.C
 aldoet_schatzi

Kader KOPERASI MAHASISWA ITB-AD

0 comments:

Post a Comment